DPR Minta Pemerintah Tak Kedepankan Bisnis Vaksin

SIGERMEDIA.COM – Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina meminta kepada Bio Farma, Kimia Farma, dan Indo Farma agar tidak mengedepankan bisnis vaksin dengan tujuan pasar adalah masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penanggulangan Covid-19 di Indonesia.

Baca Juga : Harga Biji Kopi Turun hingga 17.000/kg, Petani Lampung Barat Mengeluh

“Saya meminta agar pemerintah dan seluruh instrumen pengendali Covid-19 termasuk BUMN Farmasi untuk fokus pada efikasi vaksin Sinovac, vaksin nusantara, dan vaksin gotong-royong.” Kata Nevi, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut Bio Farma, Kimia Farma, dan Indo Farma, pada Selasa (30/3/2021).

Baca Juga : Sekolah Tatap Muka di Bandar Lampung Kembali Ditunda Hingga Juli

“Dan yang paling penting adalah negara jangan sampai berbisnis vaksin dimana rakyat Indonesia sebagai pasarnya.” Tambah Nevi.

Ia mengungkapkan bahwa sudah ada tujuan yang disepakati bersama dalam program vaksinasi tersebut, yaitu mengurangi angka penularan dan kematian masyarakat karena Covid-19 dengan cara melindungi kelompok masyarakat yang memiliki resiko tinggi terinfeksi Covid-19 seperti lansia, tenaga kesehatan, dan petugas pelayanan publik.

Baca Juga : Stok Beras Bulog Dipastikan Aman, Diprediksi 1,4 Juta Ton Cadangan Sampai Juni

Kemudian Nevi mempertanyakan mengenai sistem pendataan, distribusi, dan pelaksanaan, serta edukasi vaksinasi bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan apakah sudah dibangun dengan baik.

Baca Juga : Terusan Suez Kembali Normal Setelah Kapal Raksasa Ever Given Berhasil Bebas

Hal ini penting mengingat sistem tersebut harusnya bersifat terbuka dan dapat diakses publik supaya publik mengetahui perkembangan vaksinasi yang telah dilakukan.

“Saya masih belum melihat bahwa pemerintah hingga saat ini memberi kejelasan terkait status penerima vaksin Gotong-Royong. Bagaimana arah dan kebijakan pemerintah terkait rencana vaksin Gotong-Royong yang harus jelas dulu.

Baca Juga : Jusuf Kalla Ingatkan Adanya Potensi Teror, Masyarakat Diminta Waspada

Jika pemberian vaksin Gotong-Royong hanya ditujukan kepada karyawan, maka seharusnya karyawan menerima vaksin secara gratis dari perusahaannya. Lantas bagaimana dengan keluarganya?

Dengan program ini, karyawan sudah dapat bekerja secara penuh dengan tetap menggunakan protokol kesehatan di tempat kerja, namun harus ada kejelasan dulu terkait supply-nya, pembiayaannya, dan targetnya.” Ucap Nevi.

Ia berharap, agar tata kelola vaksin tidak ada sedikitpun yang mengalami konflik kepercayaan dari berbagai pihak. Semakin kecil penyelewengan dalam proses pengelolaan vaksin maka semakin besar harapan pandemi Covid-19 akan teratasi di Indonesia.

Kontributor – Ariski S
Editor – Devi Ari L

Temukan Artikel Viral kami di Google News