Menteri Keuangan Sri Mulyani Menyebutkan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat oleh BPK Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari usaha pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai tujuan pembangunan negara.
Hasil pemeriksaan BPK menjadi bagian dari upaya terus-menerus pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, ungkap Sri Mulyani saat menghadiri exit meeting dalam rangka pemeriksaan LKPP Tahun 2022 pada 24 Mei 2023 di Jakarta.
Pemeriksaan BPK juga menjadi langkah penting dalam menjaga keuangan negara. Sri Mulyani menyampaikan apresiasinya kepada BPK dan seluruh kementerian/lembaga (K/L) yang telah bekerja sama selama proses pemeriksaan.
Exit Meeting sebagai Rangkaian Pemeriksaan LKPP 2022
Exit Meeting merupakan rangkaian pemeriksaan atas LKPP 2022 yang telah diserahkan oleh Menkeu mewakili pemerintah kepada BPK. Sri Mulyani berterima kasih kepada seluruh pihak, baik BPK yang terus menjaga dan mengaudit keuangan negara, maupun K/L yang telah bekerja baik dan penuh dedikasi dalam proses pemeriksaan LKPP 2022.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani telah menyerahkan LKPP yang belum diaudit kepada BPK untuk diaudit pada 28 Maret 2023. LKPP yang disampaikan terdiri atas laporan realisasi APBN, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
Prestasi Kerja dari Pelaksanaan APBN 2022 Oleh K/L
Dalam LKPP 2022, disampaikan pula laporan output strategis yang menjadi prestasi kerja dari pelaksanaan APBN 2022 oleh K/L. Prestasi itu antara lain pembangunan jaringan irigasi sepanjang 315 kilometer (km), pembangunan jalan 1.435 km, jalan tol 142 km, jembatan 12,4 km, 32 bendungan, bantuan iuran jaminan kesehatan kepada 96,8 juta penduduk miskin, serta pemberian bansos 20 juta kelompok penerima manfaat.
Baca Juga:
– Sri Mulyani serahkan LKPP Tahun 2022 “unaudited” kepada BPK
– Menkeu apresiasi independensi BPK saat periksa LK BA 015 dan LK BUN
– BPK memeriksa laporan keuangan Kemenkeu dan Bendahara Umum Negara 2022
Demikianlah informasi tentang hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara. Semoga informasi ini berguna bagi pembaca semua. Terima kasih.
